Indonesia memiliki dua aset alam yang sangat besar sekaligus: lahan hutan yang masih luas serta industri perkebunan sawit yang telah menjadi andalan ekonomi nasional. Namun, ketika kebijakan memperluas perkebunan sawit mengarah pada alih fungsi lahan hutan, maka muncul dilema antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Bagaimana menimbang antara “sawit untuk pembangunan” dan “hutan untuk kehidupan”?

Latar Belakang

Industri kelapa sawit telah menjadi pilar ekonomi Indonesia: lapangan kerja, ekspor devisa, dan kontribusi pangan dan energi. Pemerintah pun menyebut bahwa memperluas sawit bisa memperkuat ketahanan pangan dan energi. Misalnya dikutip bahwa pemanfaatan hutan untuk cadangan pangan dan pengembangan sawit “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan pernyataan yang perlu didukung  namun dengan catatan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Namun, di sisi lain, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit (atau jenis perkebunan lainnya) telah terbukti menimbulkan berbagai persoalan: kerusakan ekosistem, pelepasan karbon, konflik agraria, dan pelanggaran hak masyarakat adat. data menunjukkan bahwa pada 2024, perluasan perkebunan sawit masih berkontribusi pada deforestasi: meskipun sedikit menurun, namun tetap terjadi konversi hutan ke perkebunan sawit sebesar ~31.314 ha. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk memperluas lahan sawit hingga “20 juta ha” mendapat kritik karena dinilai bisa melampaui daya dukung lingkungan dan mengancam sistem pangan nasional.

Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan dan sawit:

• Peraturan yang mewajibkan perusahaan sawit untuk mengalokasikan persentase tertentu lahan kepada petani kecil. Misalnya regulasi terbaru menyebut bahwa perusahaan yang memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) harus mengalokasikan setidak-tidaknya 20 % lahan untuk petani kecil.
• Pemerintah juga menyatakan bahwa perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan tidak akan direklasifikasi sebagai hutan, artinya tidak boleh menumbangkan hutan dan kemudian hanya diklaim sebagai sawit legal. Sebagai contoh: ada 3,37 juta ha perkebunan sawit yang sudah beroperasi dalam kawasan hutan, yang diakui pemerintah sebagai izin yang melanggar. 
• Program rehabilitasi lahan dan hutan dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan menahan laju deforestasi. Misalnya program rehabilitasi lahan dan hutan (RHL) yang pada 2024 menargetkan puluhan ribu hektar di luar zona hutan. 

Dilema dan Tantangan

Kebijakan memperluas sawit dan memanfaatkan hutan untuk pangan/energi memang memiliki argumen kuat: pembangunan ekonomi, impor minyak sawit, bahan bakar nabati, dan kesempatan kerja. Tetapi tantangannya sangat besar:

• Kerusakan lingkungan & iklim: Konversi hutan, terutama gambut, untuk sawit menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan menghilangkan penyimpan karbon penting.
• Konflik agraria & hak masyarakat: Banyak kasus di mana masyarakat lokal atau adat tidak diberikan konsultasi, kompensasi yang layak, atau hak tanah mereka terabaikan. 
• Ketahanan pangan vs ekspansi sawit: Jika lahan makanan atau hutan diubah menjadi perkebunan sawit, maka bisa melemahkan ketahanan pangan nasional. 
• Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah: Meskipun ada regulasi, terdapat bukti bahwa beberapa perusahaan masih melakukan pembukaan lahan di lahan gambut atau hutan meski tidak punya izin yang sah.

“Menimbang” Antara Dua Kebutuhan

Untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan kehidupan hutan, beberapa langkah perhatian diperlukan:

1. Pemilihan lahan yang tepat dan intensifikasi, bukan selalu ekstensifikasi Alih fungsi lahan sebaiknya dilakukan pada lahan yang sudah terdegradasi, bukan menebang hutan primer atau lahan gambut yang kritis. Misalnya rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas sawit melalui intensifikasi daripada hanya memperluas lahan.
2. Perlindungan hutan dan ekosistem penting Hutan, lahan gambut, kawasan konservasi harus dilindungi dengan ketat. Kebijakan harus memastikan bahwa sawit tidak membuka lahan hutan yang penting secara ekologis atau sosial.
3. Keterlibatan masyarakat lokal dan hak ulayat Setiap alih fungsi lahan harus memperhatikan hak masyarakat adat, konsultasi secara bebas-sebelum-setuju (free, prior and informed consent, FPIC), dan manfaat ekonomi harus dirasakan masyarakat lokal.
4. Regulasi dan penegakan hukum yang konsisten Regulasi seperti HGU petani kecil, moratorium lahan hutan primer, sertifikasi sawit berkelanjutan harus diikuti dengan pengawasan yang efektif dan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
5. Skema ekonomi yang memperhitungkan semua eksternalitas Ekonomi sawit harus memperhitungkan biaya lingkungan, sosial, dan iklim, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Penerapan sawit berkelanjutan (misalnya melalui sertifikasi) penting.

Kebijakan alih fungsi lahan dari hutan ke perkebunan sawit tidak bisa dilihat secara hitam-putih. “Sawit untuk pembangunan” jelas membawa manfaat ekonomi dan sosial, namun “Hutan untuk kehidupan” juga esensial bagi kestabilan iklim, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat lokal. Untuk itu, menimbang kedua sisi tersebut memerlukan kebijakan yang bijaksana, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa itu, alih fungsi lahan bisa berubah menjadi beban bagi masa depan—bukan kemakmuran yang berkelanjutan. Indonesia harus memilih jalur pembangunan yang menghargai hutan sebagai warisan kehidupan, bukan sekadar lahan yang bisa diubah tanpa konsekuensi.

Referensi

• Human Rights Watch. “Why Our Land?: Oil Palm Expansion in Indonesia Risks Peatlands and Livelihoods”, 3 June 2021.
• Mongabay. ‘Sustainable’ palm oil firms continue illegal peatland clearing despite permit revocation, 21 March 2025.
• InfoSAWIT. Controversy over the conversion of 20 million hectares of forest for food and energy, January 25 2025.
• ANTARA News. Pemanfaatan hutan untuk cadangan pangan harus perhatikan keberlanjutan, 9 January 2025.
• Broadsheet Asia. Indonesia Tightens Palm Oil Regulations to Empower Local Farmers, 1 February 2025.
• Nusantara Atlas. Industrial Palm Oil Deforestation in Indonesia Slows Slightly in 2024, 2024.

ESG News. Indonesia to Return 200,000 Hectares of Palm Oil Plantations to Forests, November 1 2023.